peraturan tentang tunjangan kinerja pns daerah. 02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. peraturan tentang tunjangan kinerja pns daerah

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, tidak. Terdapat 2 (dua) model pemberian pemberian tambahan penghasilan PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan yang berbeda. 000 per hari, dan golongan IV sebesar Rp 41. 9 Ibid,. 13 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN. Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Permendikbudrsitek Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019. ABSTRAK: bahwa guna meningkatkan motivasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari maka perlu diberikan Tunjangan Kinerja Daerah Khusus Guru yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Besaran tunjangan makan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018. A. TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO Menimbang Mengingat. com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, kementeriannya melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan. Perpres ini mengubah Perpres Nomor 62 Tahun 2007. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS. Tunjangan kinerja PNS BRIN diberikan terhitung mulai tanggal penetapan keputusan menjadi ASN di BRIN dan pajak atas tunjangan ini diberikan pada APBN. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA KOORDINASI PENGELOLA kerja 6. Ketentuan Umum 2. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. 713 -5- (4) Kelas Jabatan dan besaran tunjangan kinerjaBesaran Tunjangan Kinerja didasarkan Kelas Jabatan. Tunjangan kinerja atau tukin adalah tunjangan paling besar yang diterima PNS. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1061/KPTS/M/2019 Tahun 2019 tentang . 000; 6. Berikut 6 tunjangan yang diterima PNS: Tunjangan Kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nom or 39 Tahun 2013 tentang8. 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Terdiri dari 20 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tambahan Penghasilan Pegawai, Pendanaan, Ketentuan Penutup, CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. 2. 19 Tahun 2009 tentang. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 10. tentang . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. 02/2018 tentang Standar. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. E. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo; Mengingat :1. Tunjangan PNS mencakup tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan. U. 6, BN. 6. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2018 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri MATERI POKOK. 2017/No. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 4 Tahun 2012. ,. 123. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil. komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020. Untuk rnenentukan besaran tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya May 25, 2023 · Berdasarkan faktor tersebut ditetapkan 17 tingkatan jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, telah menuntun Pemerintah Daerah (Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan telah menetapkan secara limitatif TKD atau TPP hanyalah. 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 14. menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan; Mengingat : 1. Namun penting untuk dipahami bahwa TKD yang saat ini tengah direplikasi di banyak daerah itu mesti benar-benar terkait dengan indikator kinerja pegawai. Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. T. 2. Pencabutan. E. Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No119/209 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS dan Calon PNS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pedoman Penataan Sist em Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 17. Judul. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapat TKD. dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. INFOGRAFIS: Daftar Gaji PNS 2021 Golongan 1-4. T sekoa Tr wI Se OWART BOpAT 4 | Bupati. VIEWS. Lampiran: 1 hlm. Sebagian besar daerah yang menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah hanya mengacu pada pembobotan atau beban kerja. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. Gaji Pokok Gaji Pokok PNS ditetapkan dengan PP No. 11 Tahun 2017, PP No. DKI Jakarta No. Berikut ini rincian besaran tunjangan kinerja guru PNS di DKI Jakarta per bulan: PNS golongan IVc sampai IVe menerima TKD Rp 6. 260. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pencairan THR PNS 2023 dengan tukin cuma 50%. go. UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. 3. Kelas Jabatan dan Besaran Nilai Tunjangan Kinerja NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 2 3 1. Glosarium. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. Tukin PNS ini diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Dari kajian pustaka diatas, maka penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Pelayanan Manajemen Kepensiunan di Indonesia (Studi Kasus: Tinjauan Implementasi Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 di PT. Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Tahun 2023. PNS golongan IVa sampai IVb menerima TKD Rp 6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, kinerja pegawai dan mutu pelayanan adalah dengan memberikan tunjangan kinerja daerah. Penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut katcgori dan ni1ai capaian SKP PNS dalam mendukung pencapaian kinerja. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran. Komponen gaji menurut PP tersebut adalah: 1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015. Adapun, tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp 5. Adapun tanggal penetapan Perpres tersebut 15 Juli 2022. PNS Dipekerjakan adalah PNS daerah atau PNS instansi lain yang dipekerjakan di Lingkungan Sekretariat. Fasilitas PNS dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan. PM CL WAKIL BUPATI SEKDA ) lingkungan 6. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 000, untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak (DJP) Rincian tukin. 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan. , NO | PARARI:. 15 Rp14. tunjangan suami/isteri; dan. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. 6. tunjangan keluarga;. ABSTRAK: a. 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan. c. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai. Pengaturan tunjangan kinerja. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Jul 21, 2022 · PNS bakal memperoleh tunjangan dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan masa kerja, instansi tempat bekerja, dan jabatan yang dimiliki, baik itu secara struktural ataupun fungsional. Liputan6. dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menggantikan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 9. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK. Tunjangan kinerja punya nominal yang berbeda, tergantung dari masa kerja, instansi, dan jabatan yang diemban, baik pelaksana maupun fungsional. PNS. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah Pemberian Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. Hukum & Org. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA KOORDINASI PENGELOLA kerja 6. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; b. 2 T i i. 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II, Bab I 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5. Gubernur Nomor 130 Tahun 2017 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah masih tetap berlaku untuk mengisi Jenis Aktivitas TPP sampai dengan ditetapkarmya Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tambahan penghasilan Pegawai. Tentang penjelasannya masing-masing tertera pada. E. daftar gaji PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK yaitu: Gaji PPPK Golongan I: Rp 1. 2021. 250 per bulan yang berada di. 000 per bulan, lalu Rp 490. setkab. idMencabut : Permendes PDTT No. (2) Komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 2 Mengingat : 1. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Pasalnya, kenaikan gaji PNS tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 (UU APBN 2023), bahkan sejak aturan itu masih jadi rancangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen. Tapi kalau targetnya sih kalau dua bulan lagi beres bisa lebih cepat. Selengkapnya mengenai perhitungan tunjangan kinerja PNS diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahBesaran tunjangan guru PNS DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang terakhir diubah oleh Gubernur Anies Baswedan (TKD DKI Jakarta). go. Jateng Rekap Data dan Hukuman Disiplin Buku Petunjuk Pelayanan Kepegawaian Prov. 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah; Mengingat : 1. Lampiran 1 hlm. (PNS) dan - 4 - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pegawai lainnya. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) huruf a aclalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional. 2022, No. go. Pendapatan itu merupakan gaji pokok di luar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, besaran belanja pegawai terhadap total belanja APBD. 4. Tunjangan Kinerja. Permendiknas no. Tipe Dokumen. Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2017 menyebut tunjangan kinerja DJP diberikan paling banyak 10% lebih rendah, sampai dengan paling banyak 30% lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di DJP. Ini sejalan dengan perubahan manajemen penilaian kinerja PNS yang berdasarkan komponen reward dan punishment yang tertuang dalam. Ini Besaran Gaji dan Tunjangannya. Dasar hukumnya adalah peraturan gubernur (pergub) jabar no119/209. b. Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah mengungkapkan, saat ini tengah membahas skema baru gaji dan tunjangan kinerja. Besaran Tunjangan Kineija Dosen PNS pada PTKIN diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Namun, Menkeu mengatakan hal tersebut juga harus memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah dan tetap sesuai dengan aturan perundang. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR . dan indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payments / Locality Pay Rate), dan untuk memacu. Subjek. 800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Besaran TKD guru di Ibu Kota telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) 409/2017 tentang TKD. Pertama ada tunjangan kinerja alias tukin. Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besaran tunjangan jabatan per bulan adalah sebagai berikut: - Tunjangan jabatan PNS Eselon VA: Rp 360. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor O3 Seri E),. 1 ASS PM T ip 0 b 4. Peraturan Presiden. Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan . T. Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah Provinsi Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang penerima TKD, penetapan target. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama maka Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja Pembimbing Masyarakat Katolik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh tunjangan kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan. -8- Pasal 7 (1) Tunjangan Kinerja dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD. Besaran TPP pada masing-masing pemerintah daerah sangat bervariasi dan beberapa pemerintah daerah bahkan memberikan TPP melampaui Tunjangan Kinerja pada K/L pada Pemerintah, sehingga tidak sejalan dengan asas kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas. U. Tutup. Tunjangan pegawai BPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Tunjangan Kinerja . U.